Komisi VIII Dorong Peningkatan Anggaran di BNPB

RILISID, Jakarta — Komisi VIII DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, khususnya untuk dana tanggap darurat. 

"Hal itu bertujuan agar BNPB memiliki dana operasional yang jelas dalam rangka melakukan tanggap darurat terhadap suatu bencana," kata Wakil Ketua Komisi VIII, TB Ace Hasan Syadzily, di Jakarta, Rabu (3/10/2018). 

Ace Hasan mengatakan, Komisi VIII juga akan mendorong BNPB untuk memisahkan antara dana tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi dengan dana oprasional BNPB sendiri. 

"Nah, kalau kejadiannya seperti ini tentu perlu ada peningkatan anggaran dalam konteks rekonstruksi dan rehabilitasi. Sementara, untuk tanggap darurat sendiri kan sudah ada dana siap pakainya di kementerian keuangan," jelasnya.

BNPB saat ini memiliki dana siap pakai sebesar Rp6,5 triliun.

Politisi Partai Golkar ini menyebut, dana ini dipersiapkan pemerintah khusus kepada BNPB jika ada bencana yang terjadi di Indonesia, karena bencana selalu datang secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksi sebelumnya dan mengharuskan pemerintah menyediakan dana siap pakai tersebut.

"Itu adanya memang dipersiapkan oleh pemerintah yang menjadi bagian mata anggaran BNPB dan itu ada di Kementerian Keungan," jelas Ace Hasan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan pihaknya menyiapkan anggaran Rp560 miliar untuk menangani masa tanggap bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Dana siap pakai tersebut, kata Sutopo, untuk penanganan masa tanggap bencana dan darurat di Sulawesi Tengah terdiri dari hal-hal seperti bantuan logistik serta bantuan teknis operasional bagi pemerintah daerah setempat untuk mengirimkan bantuan hingga pelaksanaan evakuasi

"Untuk kebutuhan logistik, belanja akan dipusatkan di Makassar untuk kemudian diangkut menggunakan pesawat Hercules milik TNI," katanya.