Alangkah Lucunya Hak Keuangan di BPIP, Begini Kritik Gerindra

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Gerindra, Fadli Zon, turut menyampaikan kritik terhadap hak keuangan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia mempertanyakan, model manajemen kelembagaan tersebut yang pola gajinya agak simpang siur.

"Publik bertanya, bagaimana bisa hak keuangan ketua dan anggota dewan pengarah lebih besar dari ketua badan dan para deputinya? Siapa sebenarnya yang menjadi eksekutif dan figur sentral di lembaga tersebut? Itu model manajemen kelembagaan dari mana?" tanya Fadli, Sabtu (9/6/2018)

Dirinya memang pernah memberi catatan atas Perpres No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pemerintah dinilai tak peka atas hak keuangan di struktural lembaga tersebut

Sayangnya, kata Fadli, persoalan tersebut tak ditanggapi secara memadai oleh pemerintah. Pembelaan dan klarifikasi yang dilakukan anggota Dewan Pengarah BPIP juga terkesan defensif, bahkan malah menyerang para pengkritik.

"Sehingga, suka atau tidak suka, kini sebagian wibawa BPIP pun ikut terkikis. Tidak akan efektif jika hendak diteruskan. Presiden perlu mengevaluasi kembali kelembagaan dan administrasi lembaga tersebut jika hendak meneruskan agenda pembudayaan Pancasila," ujarnya.

Mundurnya Yudi Latif sebagai Ketua BPIP kemarin, akan berpengaruh terhadap persepsi publik atas lembaga tersebut. Langkah Yudi untuk mundur adalah sebuah tindakan keteladanan. Apalagi, dalam catatannya, sejauh ini Yudi mungkin adalah satu-satunya orang yang bisa menjaga fatsoen.

Sebagai kepala, ia konsisten hanya mau berbicara mengenai Pancasila, tak ikut sibuk menjadi juru bicara pemerintah. Sikap profesional Yudi itulah yang penting ditiru.

"Sebab, meskipun dibentuk oleh Presiden, dan menginduk di lingkungan sekretariat kabinet, para punggawa BPIP, seharusnya menyadari bahwa Pancasila adalah instrumen kebangsaan dan bukanya instrumen kekuasaan pemerintah," tambah dia.

Itu sebabnya mereka secara profesional harus bisa menjaga diri dan jarak terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, agar lembaga BPIP tidak dikesankan hanya menjadi alat penampung bagi bekas tim sukses dan para pendukung pemerintah, seperti sejumlah lembaga lainnya.

"Yudi saya kira berhasil melewati ujian itu dengan baik. Sayangnya, koleganya yang lain tidak demikian. Dan, itu tidak bagus bagi kampanye pembudayaan Pancasila ke depannya," kata Fadli.