Ada Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Komunikasi Pemerintahan Jokowi Lemah?

RILISID, Jakarta — Adanya penolakan pemakaman jenazah korban COVID-19 menjadi sorotan dikalangan masyarakat. Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner Emrus Sihombing menilai adanya penolakan ini justru membuktikan betapa lemahnya manajemen komunikasi penangan pandemi itu di Indonesia.

"Kalau alasannya kemungkinan jenazah sumber virus di wilayah mereka, bukankah pemakaman sudah sesuai dengan protokol dari WHO. Jika sudah sesuai, tetapi masih ada yang menolak, itu artinya ada kelemahan manajemen komunikasi dari pemerintah di semua tingkatan," ujar Emrus kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Emrus mengungkapkan dua dugaan atas penolakan pemakaman jenazah COVID-19 oleh warga. Pertama, kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh sekelompok orang tertentu sehingga menimbulkan sikap tidak setuju, yang pada gilirannya turun ke jalan menolak pemakaman yang mereka anggap sebagai teritorial mereka.

Padahal, kata Emrus, Indonesia negara kesatuan, bukan federal. Selain itu tanpa disadari, penolakan ini menjadi tambahan beban tugas tersendiri bagi aparat polisi di lapangan.

"Solusi untuk yang pertama ini, pemerintah dari semua tingkatan agar melakukan manajemen komunikasi yang mampu menjelaskan dan memberikan informasi tentang segala hal yang terkait dengan COVID-19 murni dari aspek virologi. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi persuasif kepada masyarakat," katanya.

Emrus melihat tim komunikasi pemerintah, baik di Istana, kementerian dan lembaga pemerintah terkait, Gugus Tugas di semua kategori dan tingkatan, utamanya pemerintah daerah yang bertugas melakukan pemakaman belum berjalan baik tim komunikasinya.

"Untuk itu, saya menyarankan kepada pemerintah di semua tingkatan agar segera melibatkan pakar-pakar Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi setempat," sarannya.

Kedua, lanjut Emrus, pemerintah di semua tingkatan juga harus memperhatikan secara serius penyebaran pesan dari mulut ke mulut sehingga sampai ada sekelompok orang berperilaku menolak pemakaman jenazah korban COVID-19.

"Tampaknya mereka yang menolak lebih terpapar pesan yang bersumber dari pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bisa saja sedang terjadi komunikasi politik penolakan pemakaman untuk tujuan politik pragmatis, politik pecah-belah," jelasnya. 

Emrus lantas memberi dua solusi,  yakni petugas intelijen melakukan pengumpulan fakta, data dan bukti serta melakukan analisis yang dapat dimanfaatkan mengatasi mengapa terjadinya penolakan.