KONI Pusat Dukung Lampung-Banten Jadi Tuan Rumah PON 2032, Tapi Ada Beberapa Catatan

RILISID, Bandar Lampung — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung terus memantapkan langkah untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-23 tahun 2032.

Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan KONI Pusat yang membahas kesiapan Lampung bersama Provinsi Banten sebagai calon penyelenggara ajang olahraga nasional terbesar di Tanah Air.

Audiensi digelar di Ruang Rapat Lukman Niode, Kantor KONI Pusat, dan diterima langsung oleh Wakil Ketua Bidang Prestasi KONI Pusat, BP Suwarno.

Dalam pertemuan tersebut, KONI Pusat memberikan sejumlah saran dan masukan strategis, di antaranya terkait kesiapan venue cadangan serta peluang penambahan cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

Wakil Ketua Umum II KONI Lampung, Riagus Ria, menyampaikan secara prinsip KONI Pusat mendukung Lampung dan Banten sebagai tuan rumah PON 2032. Namun masih ada sejumlah dokumen dan administrasi pendukung yang perlu disempurnakan.

“Secara prinsip KONI Pusat mendukung Lampung dan Banten sebagai tuan rumah. Ada beberapa masukan, seperti kesiapan venue cadangan dan cabang olahraga tambahan, yang akan kami tindak lanjuti,” ujar Riagus Ria, Selasa (16/12/2025).

Ia menjelaskan, proses koordinasi masih akan berlanjut. Pada hari berikutnya, jajaran KONI Lampung dijadwalkan kembali melakukan pertemuan dengan KONI Provinsi Banten guna menyempurnakan buku PON yang sebelumnya telah disusun bersama.

“Ada beberapa informasi yang kemarin belum sempat dibukukan, seperti kesiapan akomodasi dan venue. Beberapa universitas di Lampung memiliki gedung serbaguna yang sangat layak untuk pertandingan, dan itu akan kami sampaikan secara detail,” katanya.

Pertemuan lanjutan dengan KONI Provinsi Banten dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinkronisasi dan keselarasan kesiapan kedua daerah sebagai calon tuan rumah bersama.

Riagus menambahkan, ke depan intensitas komunikasi dengan KONI Pusat akan terus ditingkatkan, termasuk untuk revisi nota kesepahaman serta pemenuhan seluruh kelengkapan administrasi.