Lampung, Desa Wisata, dan Inklusi Keuangan

Apabila kualitas hidup masyarakat desa meningkat, dalam studi fenomenologis, proses urbanisasi dapat dihindari, serta tata nilai budaya yang ada akan terus dilestarikan.

Kuncinya, ada pada aspek peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat desa. Karena itu sebagai langkah awal mengakselerasi desa wisata yang ada di Provinsi Lampung dari kategori maju ke mandiri, diperlukan suatu model inklusi keuangan yang tepat ukur.

Berfokus pada ketersediaan akses keuangan atau dikenal inklusi keuangan, OJK (2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, melalui inklusi keuangan, akselerasi menuju desa wisata mandiri dapat dimulai dari optimalisasi pada aksesibilitas keuangan pada lembaga, produk, dan jasa keuangan.

Hal ini tentu harus sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah setempat, memanfaatkan infrastruktur informasi dan teknologi guna meningkatkan promosi produk lokal, serta meningkatkan keberadaan industri kecil/menengah melalui peningkatan akses permodalan.

Juga, memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri.

Hal di atas menggambarkan bagaimana inklusi keuangan mampu menumbuhkan potensi pariwisata.

Dari sisi suplai, jelas bahwa pelaku usaha sektor pariwisata butuh pendanaan. Untuk mendapatkannya harus terinklusi ke sektor jasa keuangan.

Kemudian, dari sisi demand, inklusi keuangan dapat menyediakan infrastruktur teknologi pembayaran digital, yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan untuk berbelanja.

Akselerasi inklusi keuangan melalui model yang tepat ukur juga sangat diperlukan agar masyarakat desa dapat terlepas dari belenggu kemiskinan dan terhindar dari bentuk investasi ilegal.