Lampung, Desa Wisata, dan Inklusi Keuangan

RILISID, Bandarlampung — Destinasi desa wisata di Provinsi Lampung telah berkembang pesat. Namun, apakah inklusi keuangan sudah berjalan beriringan?
===

BADAN Pusat Statistik (BPS) 2018 menyebutkan, data pariwisata Provinsi Lampung pada tahun 2017 terdapat 8,8 juta wisatawan domestik dan hampir 155 ribu wisatawan mancanegara yang berlibur. Artinya, Provinsi Lampung memiliki potensi positif pada sektor pariwisata.

Potensi ini tercermin dalam bentuk desa wisata, yang merupakan perwujudan dari model pengembangan pariwisata yang memberdayakan masyarakat melalui Community Based Tourism (CBT).

Melalui model tersebut Provinsi Lampung terbilang berhasil dalam mengembangkan desa wisata yang ada. Ini dapat dilihat dari empat klasifikasi desa wisata. Di antaranya, desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.

Dari keempat klasifikasi tersebut lalu diukur berdasarkan empat indikator. Yakni jumlah kunjungan, industri parawisata yang berkembang, kesiapan skill dan SDM, diversifikasi produk/aktivitas wisata, serta amenitas pariwisata. Misalnya sampai tahun 2022, Kemenparekraf berkolaborasi dengan K/L terkait melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

ADWI ini telah memberi penghargaan terhadap beberapa desa wisata dengan kategori ‘maju’ di Provinsi Lampung. Seperti Desa Wisata dan Konservasi Pantai Minang Rua (Lampung Selatan), Desa Wisata Teluk Kiluan (Tanggamus), dan Desa Wisata Pulau Pahawang (Pesawaran). Ketiga desa tersebut diikuti enam desa lainnya yang juga mendapat kategori 'maju'. 

Tentu, desa wisata dengan kategori maju memiliki keunggulan, di mana dalam pengelolaanya sudah tepat ukur, sarana/prasarana memadai, pemanfaatan dana efektif/efisien, dan implikasinya terhadap pendapatan asli desa terbilang positif.

Namun yang jadi soal, pengembangan potensi wisata (diversifikasi produk) belum menjadi unit kewirausahaan yang mandiri. Selain itu, pengelolaan belum berkelanjutan di mana kolaborasi antar sektor (pantahelix) belum berjalan dengan baik, serta belum efektifnya digitalisasi yang ada.

Kondisi ini menuntut Provinsi Lampung untuk terus memunculkan atensi positif masyarakat serta konsisten dalam meningkatkan diversifikasi daya tarik masyarakat perkotaan untuk berlibur ke wilayah pedesaan.

Kontak budaya yang terjadi antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan, perlu ditopang dengan pembangunan pariwisata yang memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat desa. Sehingga, berimplikasi terhadap peningkatan kualitas hidup serta dapat memperkuat nilai budaya di masyarakat.