Harga Bahan Pokok Berjaya

Kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah penyediaan data terpadu mengenai ketersediaan pangan, baik bahan baku maupun pangan yang telah diolah dan diproduksi di Provinsi Lampung.

Ketersediaan pangan yang cukup yang dilontarkan Pemerintah Daerah (Pemda) akan sebatas retorika belaka apabila kenyataan di lapangan lain.

Begitupun dengan komoditi yang supply-nya berlebih akan bermanfaat jika didistribusikan ke daerah lain. Sehingga, isu oversupply yang menyebabkan anjloknya harga komoditi di tingkat petani dapat diminimalisasi.

Support juga dapat dilakukan dengan melakukan upaya penyerapan komoditas melalui pembentukan spot lapak oleh pemerintah daerah atau membeli hasil produksi pertanian dari daerah-daerah terpencil yang belum difasilitasi infrastruktur yang baik.

Ada juga upaya kontrol lewat satgas dengan menginvestigasi lapak sebagai penerima hasil jual pangan dari petani agar menghindari kerugian oleh spekulan/tengkulak yang membeli hasil pertanian begitu rendah.

Dengan keterbatasan, Pemprov dan beberapa instansi terkait tidak akan dapat berjalan sendiri. Kerja sama pemerintah daerah dengan dunia usaha menjadi kunci untuk pengendalian stabilitas harga pangan melalui program subsidi harga atau penetapan harga khusus di daerah.

Hal tersebut mungkin bisa diinisiasi dari perusahaan perkebunan besar yang memproduksi bahan-bahan pokok seperti gula, minyak goreng, tepung, dan hasil pangan lainnya.

Kemudian diikuti oleh perusahaan menengah di sektor penggilingan beras, peternakan, dan pertambakan. Ini mungkin bisa dikoordinasikan melalui asosiasi yang ada untuk secara gotong-royong memberikan bantuan dan menaruh empati atas kesulitan rakyat.

Sekaligus juga dapat menunjukkan sebuah komitmen di tengah berbagai macam tantangan dan kesulitan kehidupan masyarakat, pengusaha tidak menjadikan paceklik ini sebagai ajang mengambil untung besar dan bersikap tamak.

Terakhir, mungkin penulis hanya bisa mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak. Wallahu’alam bishawab. (*)