Bagaimana Kita Melihat Persoalan ODOL?

Karena itu, penyelesaian masalah ODOL harus disertai dengan kebijakan penataan struktur ruang yang benar. Mana daerah kawasan industri dan pelabuhan, lalu apa jenis angkutan yang harus disediakan untuk menjamin interaksinya menjadi efektif dan efisien, menjadi sangat penting untuk dirancang. Tetapi, penataan struktur ruang ini akan membawa implikasi pada penyediaan infrastruktur yang tepat. Dan semuanya itu, menariknya, akan terjadi jika ada “tekanan sosial dan politik” dari masyarakat dan banyak pihak. Itulah sebabnya, perlu ada rekayasa terkait dengan hal itu agar kebijakan zero ODOL di Indonesia akan tercapai.

Rekayasanya adalah dalam bentuk penerapan zero ODOL secara tegas. Dengan begitu, akan ada protes dari berbagai pihak terkait dengan kebijakan ini yang menuntut supaya pengaturan ruang dan pembangunan infrastruktur segera disesuaikan dan dilaksanakan. Dan tekanan pengusaha ini-lah yang akan membawa perbaikan pada sistem transportasi dan guna lahan di negara kita.

Isu Mobiltas Barang

Mobilitas barang atau logistik harus dilayani dengan alat angkut logistik yang efektif dan efisien. Sebenarnya, dalam banyak riset yang dilakukan oleh banyak sarjana menunjukkan bahwa biaya angkutan barang yang paling efisien ada di kereta api dan maritim. Karena itu, jika suatau negara ingin membangun ekonominya dengan sehat melalui perdagangan dan industri maka harus segera membangun sistem perangkutan logistik yang benar. 

Mungkin dari sisi investasinya terdengar sangat mahal. Namun dalam perjalanannya akan menjadi sangat efisien karena menyehatkan anggaran negara dan secara bersamaan akan menyehatkan sistem pergerakan. Ujungnya tentu saja ada pada ekonomi yang sehat.

Kerusakan jalan harus dapat ditekan maksimal dengan memperbaiki sistem angkutan logistik. Namun bukan berarti, kebijakan zero ODOL diterapkan setelah semuanya tersistem dengan baik. Negara kita ada kebiasaan memperbaiki sesuatu jika sudah ada tuntutan sosial dan politik. Karena itu, perlu diterapkan segera kebijakan zero ODOL ini pada 2023, agar pada tahun-tahun berikutnya kesibukan pemerintah ada pada perbaikan dan penyempurnaan sistem logistik nasional.

Dan, ini juga termasuk dengan kebijakan angkutan batubara. Ada banyak daerah di Sumatera dan Kalimantan yang batubaranya diangkut dengan truk melebihi batas MST jalan. Di akhir periode pemerintahan Presiden Jokowi, kita meletakkan harapan agar pemerintah bisa mempertegas penerapan kebijakan terkait sistem logistik nasional. Tol laut dan KA cepat bisa dijadikan referensi kemana arah kebijakan trasnportasi nasional kita.

Kesimpulan

Kebijakan zero ODOL 2023 harus tetap dilaksanakan untuk menghentikan persoalan kerusaan jalan dan hambatan lalu lintas. Hal ini juga berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Apalagi, kebijakan zero ODOL seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2008 (14 tahun yang lalu) ketika Kementerian PU dan Kemenhub saat itu bersepakat untuk hentikan ODOL. Namun saat itu ada kendala teknis pelaksanaan. 

Sekarang, sudah tidak ada lagi alasan untuk menunda. Apalagi, kebijakan zero ODOL akan menjadi momentum memperbaiki sistem transportasi logistik nasional, pembangunan infrastruktur dan pengaturan tata guna lahan. Hal ini akan sangat membantu memperbaiki indeks daya saing Indonesia dan indeks performa logistik (LPI) Indonesia. Masyarakat sangat berharap, kali ini pemerintah dapat lebih konsisten terkait dengan ODOL. (*)