FGD GP Ansor, Ken Setiawan Ungkap Dahsyatnya Nilai-Nilai Pancasila yang Jarang Diketahui Masyarakat

Lebih lanjut Ken menekankan, sila pertama tidak hanya berarti pengakuan bahwa Tuhan itu Esa, melainkan juga menuntut umat manusia untuk bersatu dalam cinta kepada semua ciptaan-Nya, termasuk menjaga tanah air Indonesia.

“Sila pertama adalah ikrar setia cinta kita kepada Tuhan sekaligus ikrar kesetiaan kepada tanah air, tumpah darah Indonesia. Kita boleh peduli pada kemanusiaan bangsa lain, tapi jangan sampai melebihi kecintaan kita terhadap tanah air dan NKRI,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan bangsa, suku, maupun agama adalah fitrah yang harus dijadikan kekuatan untuk saling memahami, melengkapi, dan bekerja sama dalam kebaikan.

Jika sila pertama dijalankan dengan baik, maka otomatis sila kedua hingga kelima akan mengalir sebagai bonus kehidupan berbangsa.

“Jika kita memahami sila pertama, maka kita akan mampu memanusiakan manusia sesuai sila kedua. Selanjutnya, kita bisa duduk bersama dalam persatuan Indonesia (sila ketiga). Jika ada masalah, diselesaikan dengan musyawarah (sila keempat). Dan jika semua itu terlaksana, kita akan sampai pada sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Ken.

FGD GP Ansor ini berlangsung interaktif. Banyak peserta dari berbagai latar belakang mengajukan pertanyaan, mencerminkan kepedulian tinggi terhadap isu kebangsaan serta komitmen menjaga Indonesia tetap aman dan damai.

Ken menutup pemaparannya dengan mengajak masyarakat terus membuka ruang diskusi tentang Pancasila, agar di lingkungan terdekat tercipta kehidupan yang aman dan damai meski berbeda latar belakang.

Kegiatan berlangsung semarak dengan dihadiri berbagai elemen penting daerah, mulai dari tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Utara.

Kemudian kalangan akademisi, mahasiswa, hingga sekitar 200 peserta yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Kehadiran lintas elemen ini menjadi bukti nyata adanya kepedulian bersama dalam mencegah masuknya paham radikal yang berpotensi mengganggu kerukunan dan keamanan masyarakat. (*)