Polisi Siap Dikritik Jadi Vitamin Demokrasi di Lampung

Salah satu akar krisis kepercayaan publik terhadap lembaga seperti Polri bukanlah semata karena kegagalan dalam menjalankan tugas, melainkan karena sikap defensif terhadap kritik.

“Ketika suara rakyat diposisikan sebagai serangan, maka jarak antara institusi dan publik makin melebar,” kata Romadhon.

Di sinilah, pernyataan Kapolda Lampung diuji nilainya. Apakah itu akan menjadi sekadar jargon saat mikrofon menyala, atau benar-benar menjadi kompas saat kritik datang.

“Rakyat tidak menuntut polisi sempurna. Yang dituntut rakyat adalah polisi yang bisa mendengar, menimbang, lalu berubah,” ucapnya.

Ia pun berharap, pernyataan dan sikap Helmy Santika tak hanya menjadi milik Lampung, tetapi menjadi inspirasi nasional.

“Ini seharusnya jadi standar baru Polri. Terbuka bukan karena kewajiban administratif, tapi karena kesadaran intelektual,” tambahnya.

Menurut Romadhon, kemampuan untuk menerima kritik adalah langkah awal dari pembaruan sejati. Langkah yang paling berat, tapi juga paling jujur.

Langkah awal Kapolda Lampung sudah tepat. Namun yang lebih penting adalah menjadikan sikap terbuka itu sebagai kultur institusi, bukan sekadar pencitraan.

“Polri harus terus belajar bahwa kritik bukan serangan, melainkan vitamin demokrasi. Kalau polisi cukup dewasa menerima vitamin itu, maka demokrasi kita ikut sehat,” ujarnya.

“Karena hanya dengan mendengarkan rakyatnya, Polri bisa memperbaiki diri. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk memastikan bahwa kuasa yang mereka miliki digunakan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (*)