Pemkab Pesawaran Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD tahun 2026

RILISID, Pesawaran — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Pemkab setempat, Jumat (31/1/2025).

Tema yang diusung yakni Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Produktif Untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Desa, serta Daya Saing Daerah.

Tujuan kegiatan tersebut, untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyelaraskan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026, dengan visi misi, serta program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran periode 2025-2045.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona melalui Sekkab Pesawaran Wildan mengatakan, forum konsultasi publik memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah di Bumi Andan Jejama.

"Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari mekanisme perencanaan yang diatur dalam berbagai regulasi," kata Wildan.

Wildan menjelaskan, peraturan dan regulasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

Lanjut Sekkab Wildan, dalam konteks ini pembangunan SDM mencakup masyarakat dan aparatur pemerintah, sementara peningkatan daya saing daerah diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

"Optimalisasi pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal untuk menghadapi persaingan domestik dan internasional," imbhhnya.

Wildan menyebut, ada lima prioritas pembangunan di Bumi Andan Jejama untuk tahun 2026, diantaranya peningkatan kualitas SDM sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul serta berdaya saing, peningkatan iklim investasi dan usaha yang kondusif, mewujudkan desa mandiri sebagai pusat pembangunan berbasis masyarakat dan potensi lokal.

Selanjutnya, pemerataan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berkualitas, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan layanan publik berkinerja tinggi.