Rupiah Tak Stabil, DPR: Situasi Global Jangan Dijadikan Kambing Hitam

RILISID, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, APBN seharusnya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bersifat produktif. Dengan demikian dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya itu pun harus diimbangi dengan keberpihakan kebijakan pemerintah.

“Pengelolaan APBN selama tahun anggaran 2017, selain menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2018, juga menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan APBN di tahun 2018 ini. Sehingga berbagai program yang dijalankan pada tahun lalu, produktivitasnya dan pengelolaan secara prudent dapat ditingkatkan pada tahun ini,” kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Menkeu mengenai RUU Pelaksanaan APBN 2017 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menambahkan, situasi global yang kurang bersahabat pada tahun lalu dan menjadi tantangan hingga saat ini dapat menjadi evaluasi pemerintah dalam menjalankan APBN pada tahun ini dan tahun depan. Kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang tak menentu, perang dagang AS-China, bahkan situasi semenanjung Timur Tengah harus menjadi acuan evaluasi.

“Situasi global yang kurang bersahabat, memang cukup mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil, bahkan cenderung melemah melawan dolar Amerika. Nilai ekspor hingga pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga terkena dampaknya. Situasi global tidak bisa terus-terusan menjadi kambing hitam dari terpuruknya ekonomi Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkuat fundamental ekonomi dan berpihak pada produktivitas,” imbuh anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perekonomian Indonesia tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir, meskipun masih sedikit dibawah asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 persen. Kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dapat diseimbangkan oleh faktor domestik yang cukup kondusif.

Terkait inflasi, pemerintah berhasil menjaga inflasi tahun 2017 sebesar 3,61 persen atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN-P tahun 2017, yaitu 4,3 persen. Sementara, untuk rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2017 adalah Rp13.384 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN-P sebesar Rp13.400 per dolar AS. Realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan pada tahun 2017, adalah sebesar 5.0 persen, atau di bawah target APBN-P sebesar 5,2 persen.