Pemerintah Sepakati Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 hingga 5,5 Persen

RILISID, Jakarta — Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati target atau asumsi pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 5,2 persen - 5,5 persen untuk pembahasan Rancangan APBN (RAPBN) 2020, atau sedikit lebih rendah dari usulan pemerintah di 5,3 persen - 5,6 persen.

"Kami melihat asumsi ini akan lebih pas," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Senin sore.

Komisi XI DPR awalnya bahkan meminta asumsi pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,2 persen - 5,4 persen. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jika usulan pemerintah dikoreksi, agar Komisi XI DPR menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tidak jauh berbeda dari asumsi Bank Indonesia yang sebesar 5,1 persen - 5,5 persen.

"Optimisme kami bisa (batas atas) 5,5 persen," ujar Menkeu.

Sementara, untuk asumsi makro ekonomi lainnya yang akan menjadi kerangka pembahasan Rancangan APBN 2020 dan akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI adalah :

Tingkat inflasi : 2 persen - 4 persen (yoy)
Tingkat Bunga Surat Perbendaharaan Negara : 5 persen - 5,5 persen
Nilai Tukar : Rp14.000 per dolar AS - Rp14.500 per dolar AS.

Target pembangunan :
Tingkat Pengangguran : 4,8 persen - 5,1 persen
Tingkat Kemiskinan : 8,5 persen - 9 persen
Gini Rasio : 0,375-0,380
Indeks Pembangunan Manusia : 72,51


Andil Investasi
Sri Mulyani meyakini investasi akan menjadi pendorong utama bagi perekonomian Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2020. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, Sri Mulyani membidik investasi dapat tumbuh 7 persen hingga 7,4 persen.

"Perbaikan kebijakan publik, kemudahan perizinan,dan pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan untuk mendorong investasi," katanya, di samping pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat,

Sementara komponen lain dalam pertumbuhan adalah Konsumsi Rumah Tangga ditargetkan tumbuh 4,9 persen hingga 5,2 persen. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh 4,1 persen hingga 4,3 persen.

Ekspor diharapkan dapat memberi andil kepada pertumbuhan, dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 5,5 persen hingga 7 persen. Sedangkan impor diperkirakan tumbuh 6 persen hingga 7,5 persen.

Setelah kesepakatan untuk kerangka ekonomi makro ini, pemerintah akan melanjutkan pembahasan dengan Badan Anggaran DPR RI.