KADIN Sebut Perluasan Lahan Pertanian Harus Serius

Elvi R

Elvi R

Jakarta

9 Maret 2018 13:17 WIB
Bisnis | Rilis ID
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani. FOTO: kadin-indonesia.or.id
Rilis ID
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani. FOTO: kadin-indonesia.or.id

RILISID, Jakarta — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyatakan, perlunya ada program ekstensifikasi lahan pertanian secara intensif di berbagai wilayah nusantara sebagai langkah pemerataan produksi pangan di Tanah Air.

"Perlu dikembangkan program ekstensifikasi lahan pertanian, terutama di luar Pulau Jawa," kata Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani, Jumat (9/3/2018).

Menurutnya, ketimpangan sangat menyolok antara luas lahan pertanian dan jumlah penduduk di Jawa dan luar Jawa. Saat ini hampir 40 persen dari luas persawahan yang ada atau 8,1 juta hektare terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Padahal luas Jawa hanya 7 persen dari luas daratan Indonesia. Ironisnya 60 persen penduduk Indonesia yang berjumlah 265 juta jiwa bermukim di Pulau Jawa. Akibatnya, lahan sawah di Pulau Jawa setiap tahun semakin tergerus dan hilang sekitar 100 ribu hektare, karena beralihnya fungsi persawahan," tuturnya.

Hal tersebut, lanjutnya, mengakibatkan upaya untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional menjadi semakin sulit diwujudkan. Oleh karenanya, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk ekstensifikasi lahan.

Selain itu, program ekstensifikasi diharapkan tidak terhambat oleh adanya ketentuan, 70 persen dari total luas daratan sebesar 124-130 juta hektare diperuntukkan bagi kawasan hutan. Karena, tanpa ketersediaan lahan yang cukup, program swasembada dan ketahanan pangan nasional akan sulit tercipta.

Sebelumnya, pemerintah diminta mempercepat penerapan moratorium atau penghentian alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke nonpertanian di Jawa yang dinilai semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Ketua Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) Fathan Kamil mengatakan, tingginya alih fungsi lahan pertanian di Pulau Jawa untuk mengembangkan areal industri, maupun perumahan dapat berdampak pada terganggunya ketahanan pangan nasional.

"Lahan pertanian di Pulau Jawa sangat strategis. Untuk itu pemerintah harus mempercepat moratorium konversi lahan pertanian ke nonpertanian," katanya.

Menurut dia, lahan pertanian di Pulau Jawa umumnya sudah memiliki jaringan irigasi, kondisi tanahnya subur serta memerlukan investasi yang tinggi untuk mengembangkannya.

Menampilkan halaman 1 dari 2
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: RILIS.ID
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya