Temui Pelanggaran PPDB, Hubungi WA/Telepon Ombudsman: 08119803737/0721-251373

RILISID, BANDARLAMPUNG — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung memastikan kembali mengawasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2021-2022.

Pengawasan juga dilakukan dengan membuka Posko Pengaduan PPDB dari Juni hingga pertengahan Juli 2021 di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung maupun secara daring.

”Kegiatan pengawasan pelaksanaan PPDB ini dilakukan setiap tahun oleh Ombudsman,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf, Rabu (9/6/2021).

Menurutnya, setiap tahun, Ombudsman menyelesaikan berbagai laporan, mulai dari kesalahan titik maps, pemenuhan kuota afirmasi, prestasi dan zonasi yang tidak merata atau tidak sesuai ketentuan, regulasi yang dinilai memberatkan, dan sebagainya.

Ombudsman Lampung berharap, penyelenggaraan PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Ia menegaskan, penting bagi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan menjadikan evaluasi internal atau catatan-catatan pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan upaya perbaikan pelaksanaan PPDB tahun ini, baik di tingkat pendidikan dasar, maupun menengah. 

Ia melanjutkan, tahun sebelumnya, surat keterangan domisili selalu menjadi masalah dalam penyelenggaraan PPDB, namun permasalahan tersebut sudah diupayakan untuk diperbaiki dengan keluarnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (4) mengatur surat keterangan domisi hanya berlaku untuk kondisi tertentu yaitu bencana alam dan/atau bencana sosial.  

”Jadi kami minta pihak penyelenggara cermat dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan, jangan sampai kesalahan sama tahun-tahun sebelumnya terulang,” ingatnya.

Bahkan, terus dia, jika bisa diselesaikan dulu oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat.

”Masyarakat ke Ombudsman kan karena merasa tidak memperoleh penyelesaian,” jelas Nur Rakhman.