Sampaikan Aspirasi di Jakarta, Massa Aptisi se-Indonesia Tuntut Nadiem Berdialog atau Mundur

RILISID, Bandarlampung — Ribuan massa dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (Aptisi), termasuk dari Aptisi Wilayah II-B Lampung, menggelar aksi di Ibu Kota DKI Jakarta dengan mendatangi beberapa tempat pada Selasa (27/9/2022).

Aksi itu dipimpin langsung Ketua Aptisi Pusat Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., massa berdatangan dari berbagai penjuru negeri terdiri dari pimpinan perguruan tinggi swasta, dosen, dan mahasiswa berkumpul di Parkir Timur Senayan.

Usai mendapat arahan dari Ketua Aptisi Pusat, rombongan beriringan menuju Istana Merdeka. Namun, rombongan tidak mendapat sambutan baik dari petugas keamanan dan jalan menuju istana dibarikade oleh kawat berduri.

Rombongan massa pun menyampaikan aspirasi di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Perwakilan Aptisi yang dipimpin Budi Djatmiko diterima bersama 50 perwakilan Aptisi daerah termasuk Aptisi Wilayah II-B Lampung yang diwakili Sekretaris Aptisi Dr. Dalman dan beberapa anggota.

Tak hanya itu, massa dari Aptisi Wilayah II-B Lampung yang dipimpin Ketua Dr. Ir. H. Firmansyah Y. Alfian., MBA., M.Sc. beserta jajaran menuntut agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makariem mundur dari jabatannya.

“Kami juga meminta agar LAM-PT yang orientasinya bisnis dibubarkan. Selain itu, kami menuntut membubarkan penerimaan mahasiswa jalur mandiri oleh PTN. Kemudian, membubarkan uji kompetensi yang dilakukan oleh komite dan tunda pembahasan RUU Sisdiknas,” kata Firmansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Rilis.id Lampung, Rabu (28/09/2022).

Firmansyah juga mengatakan pihaknya menuntut perbaikan tatakelola penyaluran KIP agar dialokasikan lebih banyak untuk PTS.

Massa yang mengenakan seragam putih dengan celana hitam ini juga meminta dalam pembahasan RUU Sisdiknas 2022, harus melibatkan masyarakat terutama Aptisi yang tidak pernah dilibatkan.

“Kami juga meminta perbaikan pelayanan penggabungan PTS dan perizinan pembuatan prodi yang kami nilai sangat lambat,” ungkapnya.