Hadiah dari Ortu ke Guru Jadi Kendala Pendidikan Antikorupsi di Lampung

RILISID, Bandarlampung — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Jejaring Pendidikan me-monitoring dan evaluasi (monev) sejumlah sekolah dasar dan menengah di Lampung. 

Sekolah sasaran telah dipilih pemda dan ditetapkan KPK menjadi pilot project atas implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK). Monev dilaksanakan selama tiga hari pada 28-30 November 2022.

Sekolah dan madrasah tersebut sejak Juni 2022 telah mengikuti serangkaian kegiatan intervensi penguatan PAK dari KPK seperti workshop peningkatan kapasitas dengan berbagai materi terkait antikorupsi hingga penyusunan modul ajar integritas berbasis project.

Di Lampung Selatan (Lamsel) terdapat dua sekolah dan satu madrasah percontohan, yaitu SDN 2 Merak Belantung, SMKN 1 Kalianda, dan MAN 1 Lamsel.

Di Lampung Tengah (Lamteng) yakni TK Gunung Sugih dan RA Jauharotul Mualimin. Sedangkan di Bandarlampung adalah MIN 6, MTSN 2, SMPN 14, dan SMAN 5 Bandarlampung.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Aida Ratna Zulaiha, turut mengikuti proses wawancara secara langsung di dua sekolah dan dua madrasah.

Di sela-sela kegiatan wawancara kepada guru dan kepala sekolah, ia menyampaikan sekolah yang menjadi percontohan implementasi PAK ibarat laboratorium yang menjadi tempat menguji desain pendidikan antikorupsi.

“Diharapkan nantinya dapat dihasilkan desain PAK yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah dan madrasah,” ujar Aida dalam rilis yang diterima, Jumat (2/12/2022). 

Untuk mengukur ketercapaian intervensi proyek terhadap implementasi PAK di sekolah/madrasah percontohan tersebut, KPK mewawancarai kepala sekolah/Madrasah, perwakilan guru, dan siswa. 

Ketua Satgas Pemberdayaan Jejaring Pendidikan KPK, Jermia Djati, menambahkan monev ini bukan untuk menilai integritas sekolah atau madrasah yang menjadi percontohan. Tetapi untuk mengevaluasi program pilot project yang diinisiasi KPK.