Gelar Kuliah Akuntansi Publik, Prodi Akuntansi IIB Darmajaya Hadirkan Praktisi dalam Kelas

Nurul Anwar melanjutkan bahwa kinerja di pemerintahan itu sangat penting. Yang diharapkan dari masyarakat adalah kinerja pemerintah.

"Karena semua fasilitas dan tunjangan seterusnya merupakan dari masyarakat. Sangat wajar jika masyarakat menuntut kinerja yang tinggi dari pemerintah," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah berusaha untuk mengelola kinerja yang tinggi dengan dibungkus oleh akuntabilitas kinerja.

"Hal tersebut tertuang juga dalam Perpres nomor 29 tahun 2014. Diatur juga dalam peraturan menteri PAN RB," terangnya.

Menurut dia, apapun birokrasi pemerintah itu dicatat dalam peraturan. Jadi, tidak bisa bertindak atau bekerja di luar aturan dan diatur oleh peraturan yang ada. Di Pemprov DKI Jakarta, kata Nurul Anwar, terdapat peraturan turunan atas permenpan yaitu pergub yang mengatur kinerja pemerintah.

"Semuanya dalam rangka akuntabilitas kinerja," imbuhnya.

Nurul Anwar menjelaskan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

"Dalam mengukur kinerja pemerintah juga terdapat beberapa tahap yakni perencanaan kinerja, pemantauan dan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi hingga terdapat sistem informasi kinerja," bebernya.

Nurul Anwar menambahkan peran Akuntansi dalam pengukuran kinerja pemerintah terdapat dibagian report. "Seperti penganggaran. Di sana orang Akuntansi akan terlibat," pungkasnya. (*)