PDI-P Lampung Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya

RILISID, Bandar Lampung — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Lampung menyatakan sikap menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai skema tersebut justru berpotensi memundurkan praktik demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI-P Lampung Yanuar Irawan mengatakan, pilkada oleh DPRD akan membawa demokrasi kembali ke titik awal.

"Menurut pandangan kami, jika dilakukan melalui DPRD, demokrasi kita justru kembali ke awal. Karena demokrasi itu kedaulatannya ada di tangan rakyat," ujar Yanuar saat dimintai keterangan di kantor DPRD Lampung, Rabu, (7/1/2026).

Meski DPRD merupakan representasi dari rakyat, lanjut Yanuar, pilkada langsung tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan karakter dan kebutuhan wilayah masing-masing.

"Dengan dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah bisa dipilih sesuai keinginan masyarakat dan karakter daerahnya. Itu salah satu pertimbangannya," jelasnya.

Yanuar juga menyinggung persoalan biaya politik yang kerap dijadikan alasan untuk mengubah mekanisme pilkada.

Menurutnya, jika demokrasi saat ini dinilai bermasalah, maka yang harus dibenahi adalah akar persoalannya, bukan sistem pemilihannya.

"Kalau demokrasi kita sekarang bermasalah, maka masalahnya yang harus diselesaikan. Ibarat ada tikus di lumbung padi, yang kita usir tikusnya, bukan lumbung padinya yang kita bakar," tegasnya.

Terkait tingginya biaya politik, Yanuar menilai partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk menekan biaya tersebut, karena seluruh proses politik bermuara pada partai.