Dengan Catatan! NasDem dan PAN Dukung Penuh Pinjaman Daerah Lampura

Sebelumnya, polemik pinjaman Rp150 miliar memunculkan perbedaan sikap tajam di lingkungan DPRD Lampura.

Sejumlah fraksi meminta pemerintah mengkaji ulang kemampuan fiskal daerah sebelum mengambil utang baru.

Fraksi Gerindra dan Demokrat tercatat menyampaikan penolakan serta meminta pimpinan DPRD meninjau ulang usulan tersebut.

Namun dinamika internal juga muncul setelah anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi Gerindra Nurdin Habim, justru menyatakan dukungan terbuka terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Nurdin menilai pinjaman daerah tidak semestinya dipandang negatif, melainkan sebagai instrumen percepatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran, terutama untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah.

Sementara itu, Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan kajian lebih matang terkait risiko dan kemampuan pengembalian pinjaman.

Fraksi Golkar mengusulkan plafon pinjaman diturunkan menjadi maksimal Rp80 miliar, sedangkan Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap pinjaman sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan infrastruktur.

Perdebatan terkait pinjaman daerah kini tak lagi sekadar menjadi dinamika parlemen.

Polemik tersebut telah bergeser menjadi pertarungan sikap politik antarpartai, memperlihatkan tarik-menarik antara kebutuhan percepatan pembangunan dan kehati-hatian fiskal di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. (*)