Mayoritas Partai Dukung Pilkada Dipilih DPRD, PDI-P Tegas Menolak

RILISID, Bandar Lampung — Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kembali menguat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Rilis.id, sejumlah partai politik di parlemen senayan menyatakan sikap sepakat agar Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Partai-partai yang secara terang-terangan menyatakan persetujuan terhadap skema Pilkada melalui DPRD yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai NasDem, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kelompok partai pendukung menilai Pilkada tidak langsung dapat menekan biaya politik yang selama ini membebani calon Kepala Daerah. 

Selain itu, mekanisme melalui DPRD dinilai dapat memperkuat sistem perwakilan dan stabilitas pemerintahan daerah.

Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai pemilihan langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

PDI-P berpendapat bahwa Pilkada langsung memberi ruang partisipasi politik yang luas bagi masyarakat sekaligus menjadi mekanisme kontrol publik terhadap calon pemimpin daerah.

Mengembalikan Pilkada ke DPRD dinilai berpotensi mempersempit hak politik warga dan membuka ruang kompromi elit yang jauh dari aspirasi rakyat.

Perbedaan pandangan ini diperkirakan akan memicu perdebatan panjang di tingkat nasional, terutama jika wacana tersebut masuk dalam agenda revisi undang-undang terkait pemerintahan daerah dan pemilu. (*)