Polda Maluku Minta Semua Pihak Tak Libatkan Polisi di Urusan Politik

RILISID, Ambon — Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol, Muhammad Roem Ohoirat, mengingatkan berbagai pihak untuk tidak menggiring polisi ke ranah politik terkait penanganan berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum dari kalangan birokrat.

"Kita profesional dan transparan terhadap apa yang dilaksanakan sekarang ini jadi saya berharap, tolonglah polisi jangan digiring atau dikaitkan dengan masalah politik," katanya di Ambon, Senin (7/5/2018).

Menurut dia, setiap polda diberikan target untuk harus dalam satu tahun itu minimal sembilan kasus dugaan korupsi harus terungkap, kemudian untuk polres minimal satu kasus.

"Jadi setiap tahun target yang diberikan ini ada yang mencukupi atau tercapai, ada yang tidak tercapai, tetapi ada juga yang surplus atau melebihi kuota yang ditentukan," tegasnya.

Setiap tahun itu polda Maluku terutama Dirkrimsus bersama polres-polres melakukan pengusutan dan penyilidikan, maupun penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang jumlahnya rata-rata di atas sepuluh kasus, bahkan bisa mencapai 20 kasus.

"Kemudian selama ini tidak pernah ada orang yang komplain apa yang dilakukan polisi karena memang kita secara profesional dan hal yang sama juga kita lakukan seperti sekarang ini," tandas Kabid Humas.

Ada beberapa kasus yang sementara ditangani seperti dari Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur, jadi dimohon jangan polisi ini digiring ke arah politik.

Sebab apa yang dilakukan ini adalah kegiatan rutin yang memang setiap tahun dilakukan, jadi jangan digiring ke ranah politik.