Pengamat Imbau Masyarakat Tak Sebar Isu Negatif Jelang Pemilihan

RILISID, Jakarta — Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) menghimbau masyarakat tidak mudah menebar isu-isu negatif yang dapat memecah belah persatuan jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2018.

Menurutnya, suasana pilkada serentak besok harus tenang guna mewujudkan konsep kedaulatan politik dan kedaulatan hukum (political sovereignty dan legal sovereignty).

"H-1 sebelum pilkada besok masyarakat hendaknya jangan membuat hal-hal yang ricuh dan saling lempar isu negatif untuk mendapatkan kemenangan dengan cara yang tidak baik," ujar Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Ia menuturkan, pilkada yang dilakukan 5 tahun sekali ini adalah wujud kedaulatan politik yang dimiliki warganegara Indonesia. Inilah, kata dia, sebenarnya kekuasaan dasar (grondmacht) yang dimiliki rakyat. 

"Hak kekuasaan dasar istimewa inilah yang harus dipergunakan dengan baik oleh rakyat dalam hal ini pemilih," kata Azmi.

Kedaulatan ditangan rakyat ini, sambung dia, mengartikan bahwa yang memiliki kedaulatan dalam negara adalah rakyat.

"Karenanya, sebagai rakyat, kita harus jadi pemilih cerdas dan selektif agar tidak terkecoh dengan janji-janji di masa kampanye, karena pasangan calon saja,  dapat saja dalam dirinya berdua timbul hambatan untuk konsistensi menepati janji, makanya jamak terjadi di pilkada setelah paslon menang pecah kongsi dalam mengelola kekuasaan pemerintahannya," jelas Azmi.

Azmi juga mengingatkan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Karena hal tersebut akan menjadi penentu masa depan masyarakat itu sendiri dalam lima tahun ke depan.

"Jadi hak kedaulatan rakyat dalam demokrasi di pilkada ini, jika tidak digunakan dengan cara cerdas dan objektif dan memikirkan masa yang akan datang hanya akan menjadi residu dari kepentingan elit politik dan kelompoknya," pungkasnya.