Pemerintah Harus Pastikan Penunjukan Iwan Bule Tidak Ada Konflik Kepentingan

RILISID, Jakarta — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Ahmad Baidowi mengingatkan penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Muhammad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat tidak ada konflik kepentingan dalam Pilgub Jawa Barat 2018. 

Meskipun, menurutnya, pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah sesuai UU 10/2016 maupun Permendagri 1/2018. Hanya saja, pemerintah harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengangkatan Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule.

"Mengingat di Jabar ada salah satu kontestan berlatarbelakang polisi," kata Baidowi di Jakarta, Senin (18/6/2018).

Kendati demikian, Baidowo meyakini, skenario kecurangan dalam Pilgub Jawa Barat akan sulit terjadi karena saat ini seluruh elemen ikut terlibat mengawasi proses berjalannya Pilkada.

Terlebih, kata dia, di era sekarang memanfaatkan birokrasi bukanlah perkara mudah karena kontrol dari Bawaslu sampai ke tingkat TPS, begitupun perhatian masyarakat dan pegiat pemilu juga ketat.

"Jika melihat waktu pelaksanaan Pilkada, potensi adanya skenario kecurangan yang dicurigai banyak pihak kami melihatnya sulit terjadi," jelas anggota Komisi II DPR RI.

Ia menilai, institusi Kepolisian akan bersikap netral dalam mengawal Pilgub Jawa Barat. "Di pundak Iriawan nama baik institusi Polri dipertaruhkan. Apakah mau terseret ke konflik kepentingan Pilkada atau tetap profesional. Kami masih meyakini Polri tetap berada dalam koridornya," tukasnya.