Kinerja 'Dukun Politik', Siapa yang Pakai Jasanya?

Default Avatar

Anonymous

Jakarta

27 April 2018 16:22 WIB
Elektoral | Rilis ID
Ilustrasi dukun. FOTO: IDN Times.
Rilis ID
Ilustrasi dukun. FOTO: IDN Times.

RILISID, Jakarta — Ini adalah tahun politik. Pernyataan itu sudah sering kali terucap. Mulai dari tensi percakapan publik yang mulai tinggi di berbagai media sosial, sampai gaduh arah koalisi elite sudah menjadi hal biasa. Tapi, semua itu masuk pada tataran rasional saja.

Upaya mempengaruhi orang dalam memilih tak hanya sampai situ. Dukun pun ikut-ikutan bertindak sebagai mediator "pembisik" agar pemilih mau menyoblos atau mencontreng salah satu figur kandidat, yang bahkan ia tak minati. Benarkah begitu?

Kalau menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Suko Widodo, sebenarnya fenomena ini bukan cuma terjadi di Indonesia saja. Tapi juga di negara-negara yang sistem demokrasinya sudah maju, seperti Amerika Serikat.

"Muncul biasaya pada kondisi krisis, ketika figur ini tidak punya kapasitas, tapi ambisinya besar," kata dia saat dihubungi rilis.id, Jumat (27/4/2018).

Ini biasanya terjadi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislatif (pileg). Sayangnya, ini tidak bisa disikapi oleh pengawas pemilu. Sebab, menurutnya, menggunakan jasa dukun merupakan persoalan personal.

Sebetulnya, kalau dilihat secara rasional, fungsi dukun ini bukan sebagai mediator gaib yang bertugas memenangkan salah satu kandidat. Namun, lebih kepada tugas kominikator politik. Caranya, sekadar membuat isu atau asumsi ke publik saja, bahwa si "A" menang.

"Dia menyebarkan rumor sebagai wacana politik," ujarnya.

Biasanya, dukun politik ini laris di tingkat masyarakat tradisional. Sedangkan, di kota-kota besar, metode ini tak begitu signifikan. Karena, mereka cenderung rasional, bahkan politik uang saja enggak begitu punya pengaruh besar ke masyarakat modern.

Memanfaatkan klenik untuk tujuan politis ternyata sudah lama ada di negara ini. Sejak pemilu pertama kali berlangsung, yakni di tahun 1955. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, bilang ini bukan lah barang baru.

"Sudah ada sejak 1955," kata Gun Gun seperti dikutip detik.com.

Menampilkan halaman 1 dari 3
Next

Follow WhatsApp Channel

rilis.id

Dapatkan update berita terbaru setiap hari langsung dari kami.

Editor: RILIS.ID
Tag :

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"

Share
Berita Lainnya