Ekonom Sebut Ada yang Ditutupi dalam Debat Capres, Apa Tuh?

RILISID, Jakarta — Debat Calon Presiden kedua yang berlangsung semalam, Minggu (17/2/2019) mendapatkan catatan dari sejumlah ekonom. Salah satunya dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra P.G Talattov yang menilai ada hal yang terkesan ditutupi dari salah satu pasangan calon presiden. Menurutnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menutupi adanya impor pangan yang dilakukan pemerintahannya. Padahal, kata Abra impor pangan cukup masif di kabiner Kerja.

"Dari Pak Jokowi saya melihat terlalu fokus dalam menceritakan keberhasilannya, tapi minim memberikan alternatif dari persoalan yang ditanyakan penantang. Bahkan, kesannya isu atau masalah disembunyikan atau dihindari. Misalkan isu pangan. Bagaimana impor pangan yang masih sangat masif, padahal janji 2014 swasembada pangan," ungkap Abra saat dihubungi rilis.id, Senin (18/2/2019).

Dia pun menilai jawaban Jokowi tidak relevan, karena menyajikan data impor jagung yang berkurang. Sedangkan data impor bahan pangan strategis lain tidak disebutkan.

"Pak Jokowi justru menjawab dengan data impor jagung yang berkurang, data impor lain tidak dibuka, atau Jokowi tidak menerima dan mengakui adanya impor lain," katanya.

Dari data yang dihimpun rilis.id menunjukkan, bersadarkan Badan Pusat Statistik (BPS) impor beras Indonesia sejak 2013-2018 terus berlangsung dengan skala cukup besar. Pada 2013, impor beras senilai US$246 juta dengan volume 472,66 ribu ton. Pada 2014, impor senilai US$388,18 juta dengan volume  844,16 ribu ton. Pada 2015 impor senilai US$351,60 juta dengan volume  861,60 ribu ton. Pada 2016 impor senilai US$531,84 juta dengan volume 1,2 juta ton. Pada 2017 impor dengan angka 256.559,6 ton dan nilainya US$119,8 juta. Pada 2018 impor beras sebanyak 2,2 juta ton atau senilai US$1,02 miliar.

Lebih lanjut, Abra mengatakan, dari penantang, capres nomor urut 02 Prabowo dianggap lebih unggul atau dominan karena menjelaskan pandangannya secara filosofis. Namun, menurutnya masyarakat pun menginginkan adanya rencana kebijakan yang konkret dari Prabowo.

""Saya lihat masih minim dengan kebijakan yang strategis," ungkap Abra.

Kendati demikian, kata Abra, masyarakat bisa menilai sendiri capres mana yang memiliki komitmen lebih kuat untuk perekonomian nasional. Kedua belah pihak memiliki dasar dan sikap yang sangat berbeda. Capres nomor urut 02 dianggap melihat persoalan ekonomi dari sisi ancaman. Kemudian bagaimana negara hadir untuk meminimalisir ancaman, sehingga memberikan manfaat untuk semua kalangan masyarakat. 

Sedangkan capres nomor urut 01 dianggap melihat setiap dinamikan atau perkembangan ekonomi sebagai peluang, misalkan pada revolusi industri 4.0. Sehingga, Jokowi ingin melakukan peningkatan produktifitas dan pemasaran. 

"Sangat jelas cara pandang kedua belah pihak berbeda karena yang satu mengoptimalkan dalam negeri tapi dari sisi lain, Pak Jokowi cenderung mengabaikan persoalan yang dialami masyarakat di bawah. Misalkan masyarakat yang tergusur infrastruktur. Jokowi mengabaikan permasalahan itu," pungkasnya.