Bamsoet Minta Penyelenggara Pemilu Evaluasi Pilkada 2018, Termasuk Money Politics

RILISID, Jakarta — Ketua DPR Bambang Soesatyo memuji kinerja penyelenggara pemilu yang telah berhasil menggelar pilkada serentak di 171 daerah, Rabu (27/6). Namun Bamsoet, demikian kerap disapa, menyayangkan masih maraknya politik uang (money politics) termasuk di Lampung dan beberapa daerah lainnya.

Bamsoet juga memuji kinerja Polri dan TNI yang membuat Pilkada Serentak 2018 berjalan aman, tertib dan damai. 

“Seluruh masyarakat pemilih suara di Pilkada 2018 telah menggunakan hak pilih mereka. Kinerja jajaran kepolisian dan TNI juga membuat penyelenggaraan Pilkada serentak berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Namun, legislator Partai Golkar itu mewanti-wanti jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat atupun daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu yang menggelar pilkada untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Hal yang harus menjadi perhatian adalah mengawal distribusi surat suara hasil coblosan di tempat pemungutan suara (TPS). 

“Ini demi menghasilkan pilkada yang berkualitas serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” ujarnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta KPU bergerak cepat menyelenggarakan pilkada di daerah-daerah yang belum sempat menggelar pemungutan suara. Salah satunya adalah Kabupaten Nduga dan Pinai di Papua. 

Namun, Bamsoet juga punya catatan tentang hal yang mengganggu kualitas pilkada. Antara lain insiden kekerasan yang dialami petugas panwas di TPS di wilayah Desa Timur Janjang, Kecamatan Kangayan, Sumenep, Jawa Timur, serta perusakan TPS di Tulang Bawang Udik, Lampung.

“Mendorong Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dan Polri untuk  menindaklanjuti insiden kekerasan itu,” ujarnya. 

Bamsoet juga menyoroti masih adanya dugaan politik uang dan bentuk kecurangan lainnya pada sejumlah pilkada. Antara lain di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

“Termasuk adanya sejumlah dugaan pelanggaran surat suara telah dicoblos di Kabupaten Jayawijaya, Papua,” katanya.