Puluhan Titik Banjir di Bandar Lampung, DPRD Minta Pemkot Serius Benahi Drainase

Dalam kesempatan itu, Kostiana juga menyoroti minimnya kehadiran aparatur wilayah seperti lurah, camat hingga ketua lingkungan dalam kegiatan reses anggota DPRD.

Padahal, menurutnya, kegiatan reses merupakan forum penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.

“Saat ini kami sedang masa reses di 11 titik, tetapi hanya satu lurah yang hadir. Bahkan dari satu lingkungan yang memiliki sekitar 15 RT, tidak ada satu pun RT yang datang,” ungkapnya.

Menurut Kostiana, kehadiran aparatur wilayah sangat penting agar mereka dapat mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait persoalan banjir yang kerap disampaikan warga.

“Ketika reses, kami turun untuk membantu pemerintah kota mencari solusi, termasuk soal perbaikan drainase. Keluhan masyarakat paling banyak soal banjir, baik karena saluran air yang tidak memadai maupun gorong-gorong yang sempit sehingga air meluap,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika pamong wilayah hadir dalam kegiatan reses, koordinasi terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, termasuk memastikan apakah usulan tersebut sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau belum.

“Kalau pamong setempat hadir, mereka bisa mengetahui langsung apakah keluhan masyarakat sudah diusulkan dalam Musrenbang atau bagaimana tindak lanjutnya,” katanya.

Kostiana berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memperhatikan kondisi Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi agar persoalan banjir yang kerap terjadi dapat diminimalisasi.

“Jadi sama-sama kita perhatikan ibu kota provinsi ini, yang seharusnya sudah aman dari banjir,” ujarnya.

Ia juga menyinggung rencana kerja sama penanganan banjir antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang sempat dibahas pada tahun lalu, namun hingga kini belum terealisasi.