#2019GantiPresiden Tak Terlalu Berdampak di Daerah Ini
Anonymous
Tanjung Pinang
RILISID, Tanjung Pinang — Aksi deklarasi #2019GantiPresiden masif terjadi di sejumlah daerah pada Minggu, 6 Mei kemarin, khususnya di kota-kota besar. Namun, tak semua publik dinilai dapat terpengaruh dengan gerakan tersebut, di antaranya masyarakat di Kepulauan Riau (Kepri).
Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bismar Arianto, mengatakan sampai saat ini masyarakat Provinsi Kepulauan Riau belum terpengaruh gerakan #2019gantipresiden.
"Karakteristik masyarakat Kepri berbeda dengan masyarakat di kota-kota besar. Gerakan #2019gantipresiden lebih massif di kota-kota besar, dibanding di Kepri," ujarnya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, belum lama ini.
Bismar mengatakan, karakteristik masyarakat Kepri menerima perbedaan. Sejak dahulu hidup damai, cenderung menghindari konflik, berpolitik secara santun, dan sama-sama ingin wilayah ini tetap aman dan kondusif.
"Potensi konflik akibat gerakan itu, kecil. Paling hanya perdebatan di media sosial," katanya.
Terlepas bagaimana di Kepri, Bismar menilai, gerakan #2019gantipresiden menunjukkan demokrasi di Indonesia semakin berkembang. Politisi semakin tegas menentukan arah politiknya, meski Pemilu Presiden 2019 masih cukup lama.
Secara politik, kata dia, inisiator gerakan #2019gantipresiden cukup cerdas memainkan irama politik menjelang pesta demokrasi 2019. Gerakan #2019gantipresiden memberi daya kejut yang kuat, sehingga memberi kesan dan pesan yang kuat.
Daya kejut itu yang memberi sinyal kuat kepada kelompok massa yang kurang menyukai kinerja pemimpin negara sekarang. Gerakan dari kelompok massa ini juga dapat mempengaruhi kelompok masyarakat yang sampai sekarang belum memiliki pilihan.
"Gerakan ini semakin lama potensial seperti bola es, termasuk di Kepri menjelang pemilu," katanya.
Jika hal itu terjadi, maka persaingan politik akan semakin seru. Apalagi, jika yang mencalonkan diri hanya dua pasangan calon.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
