#2019GantiPresiden Awalnya sebagai Pembeda, Kini Bahaya

RILISID, Jakarta — Sejumlah pihak kembali menyoroti gerakan #2019GantiPresiden setelah muncul dalam pelaksanaan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi, melalui pembagian air zamzam kepada para jemaah.  

Gerakan yang awalnya dirancang untuk memudahkan diferensiasi isu kampanye Pilpres 2019 oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, itu disebut-sebut malah berbahaya dan membawa masalah besar. 

"Pertama, karena tagar itu tidak secara spesifik menyebut siapa presiden yang akan mengganti dan kapan tepatnya akan diganti," kata peneliti dari Forum Studi Media dan Komunikasi Politik Indonesia (Formasi), Muhammad Taufik Rahman kepada rilis.id, Jumat (31/8/2018). 

Taufik menjelaskan, gerakan #2019GantiPresiden itu wajar saja dianggap oleh sebagian kelompok sebagai inkonstitusional. Pasalnya, gerakan itu memang memiliki makna yang berbahaya dalam pandangan intelejen.

"Dalam pandangan intelijen, ini bisa saja diartikan sebagai presiden bisa diganti kapanpun selama 2019, baik dalam konteks pemilu atau tidak. Seandainya tagar itu menyebut secara spesifik ganti presiden saat pemilu, beda soal," ujarnya. 

Kemudian, lanjut Taufik, gerakan #2019GantiPresiden presiden juga dicurigai telah disusupi oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah resmi dilarang pemerintah.

Hal itu, menurut Taufik, lantaran beredarnya video pernyataan #2019GantiPresiden yang menampilkan Mardani bersama tokoh HTI, Ismail Yusanto.

Tak hanya itu, imbuh Taufik, gerakan #2019GantiPresiden juga bertentangan dengan ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang menempatkan kadernya, yakni Rais 'Aam PBNU, Ma'ruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo.

"Maka terjadilah berbagai macam reaksi spontan dari Banser yang menolak gerakan itu. Dalam kacamata Banser, ideologi HTI yang membawa misi khilafah bertentangan dengan konsep NKRI," paparnya.