Balai Bahasa Provinsi Lampung Raih ZI-WBK Tahun 2025

RILISID, Bandar Lampung — Balai Bahasa Provinsi Lampung (BBPL) meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SAKIP dan ZI Award Tahun 2025 yang bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” pada Rabu, 11 Februari 2026, di Jakarta.

Capaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Reformasi birokrasi dan pembangunan ZI di BBPL dilaksanakan melalui kerja kolektif yang melibatkan seluruh pegawai, pendampingan dari kementerian/lembaga terkait, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif mitra kerja, termasuk jurnalis, dan masyarakat. 

Komitmen bersama tersebut menjadi fondasi dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam acara tersebut, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan reformasi birokrasi merupakan fondasi terkuat untuk membangun negara yang berintegritas. 

SAKIP, menurutnya, menjadi instrumen penting untuk memastikan perencanaan dan program pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat. 

“Presiden menekankan birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Menteri Rini.

Kepala BBPL Halimi Hadibrata menyampaikan, “Saya merasa bangga, bersyukur, dan tentu saja berterima kasih kepada pimpinan sebelum saya dan Tim ZI-WBK BBP Lampung 2025 yang sudah bekerja keras demi kesuksesan mendapatkan predikat ini.” 

Ia menambahkan bahwa penghargaan tersebut bukanlah titik akhir, melainkan pengingat untuk mempertahankan prestasi dan penguat komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kebahasaan dan kesastraan bagi masyarakat Lampung. 

BBPL akan terus menjaga integritas, memperkuat tata kelola, serta memastikan pelayanan publik yang profesional dan bebas dari korupsi. (*)