Petani: Tak Ada Perusahaan Beli Singkong Sesuai Kesepakatan Baru Pj Gubernur Lampung

RILISID, Bandarlampung — Usai ribuan petani menggelar aksi unjuk rasa dilapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung melakukan pertemuan dengan Pansus Tata Niaga Singkong yang berlangsung di ruang rapat komisi, Senin 13 Januari 2025.

Terungkap bahwa tidak ada perusahaan industri tapioka yang mengikuti kesepakatan yang telah dibuat Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin yakni menetapkan harga minimal singkong sebesar Rp1.400 per kg dengan maksimal potongan 15 persen.

Hal ini disampaikan Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin. Bahkan, banyak perusahaan yang mengaku tidak mengetahui adanya pembaharuan kesepakatan.

"Saya kemarin ke empat tempat pabrik, yang saya dapat justru mereka belum menerima surat kesepakatan, ada juga yang sudah lihat tapi baru di sosial media, ada juga seperti Bumi Waras yang sudah dapat suray tapi tidak mengikuti instruksi itu," jelasnya.

Karenanya petani singkong di Lampung menanti ketegasan Pemprov Lampung untuk menjaga harga singkong agar tetap dapat mensejahterakan petani.

"Kami ini sekarang kalau jual sudah Rp1.070 per kg. Ini belum dengan biaya produksi 731 rupiah per kilogram, kemudian kurangi lagi dengan ongkos cabut dan lainnya," tambah Dasrul.

Karenanya menurut Dasrul petani sangat dirugikan. Bahkan banyak petani yang melakukan manipulasi di istem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) agar tetap mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang jauh lebih murah.

Diketahui ribuan Petani Singkong memenuhi Lapangan Kopri, Kantor Gubernur Lampung pada aksi yang digelar Senin 13 Januari 2025 pagi.

Pada awal kedatangan, setidaknya lima truk datang berisikan petani singkong asal Lampung Timur. Jumlah itu pun terus bertambah saat siang.

Kedatangan petani singkong ini untuk menuntut bertemu dengan Penjabat Gubernur Lampung Samsudin untuk menyampaikan keluhan langsung persoalan singkong di Lampung.