Massa Aksi Bubar, Ini Hasil Kesepakatan DPRD dengan Petani Singkong

RILISID, Bandarlampung — Ribuan petani singkong yang berasal dari tujuh kabupaten di Lampung menggelar aksi Lapangan Kopri, Kantor Gubernur Lampung pada Senin 13 Januari 2025.

Sejak pagi ribuan petani sudah memenuhi Lapangan Kopri, bahkan pada siang hari demi menerobos masuk Kantor DPRD dan Gubernur Lampung, massa sampai merusak pagar kawat.

Akhirnya perwakilan massa aksi diperbolehkan masuk dan melakukan beberapa diskusi dengan Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Didalam ruangan pun, diskusi sempat diramaikan dengan adanya aksi gebrak meja hingga saling tunjuk.

Meskipun akhirnya peserta aksi tak dapat menemui Pj Gubernur Lampung, Samsudin, namun bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar dan juga Pj Sekda Lampung, Fredy didapatkan sebuah kesepakatan.

"Kami sudah melakukan diskusi dengan perwakilan petani hari ini, ada beberapa poin yang disepakati. Kesepakatan ini masih sama dengan keputusan yang ditetapkan Pj Gubernur Lampung," katanya.

Namun, masih kata Giri, ada beberapa poin yang ditambah. Untuk harga masih Rp1.400 per kg dan potongan maksimal 15 persen.

"Kesepakatan lainya seperti usia tanam saat panen minimal 9 bulan. Kami juga menyepakati untuk dilakukan pembinaan pegani, monitoring dan melakukan tera ulang di setiap lapak dan adanya hilirisasi kedepan," sambungnya.

Poin tambahannya ialah penetapan harga ini harus diikuti seluruh perusahaan. Apabila ada perusahaan yang tidak menerapkan surat keputusan bersama tersebut maka akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu Ketua Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin mengatakan dengan adanya kesepakatan ini Pemprov Lampung harus menyebarkan surat keputusan bersama keseluruh perusahaan industri tapioka.