Pemerintah Tegaskan 69 ABK WNI Diamond Princess Sehat
Elvi R
Jakarta
RILISID, Jakarta
— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan berkali-kali pada 69 WNI kru kapal Diamond Princess yang dievakuasi kembali ke Indonesia.
Menko Muhadjir dalam keterangannya kepada wartawan di Bandara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Brat Senin dini hari, menyatakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berulang untuk memastikan kondisi para WNI kru kapal Diamond Princess benar-benar sehat.
"Mereka dalam keadaan sehat, kalau tidak sehat tidak boleh dievakuasi. Itu sudah jadi standar WHO. Tidak boleh ada orang dalam keadaan sakit dievakuasi," kata Muhadjir, Senin (2/3//2020).
Dia menyatakan, para WNI tersebut telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh otoritas Jepang dan dinyatakan sehat. Pemerintah Jepang juga telah mengecek 69 WNI tersebut dengan metode PCR dan dinyatakan negatif COVID-19.
Muhadjir menyampaikan, selama perjalanan dari Jepang ke Indonesia juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak dua kali.
Saat ini para WNI tersebut sedang dalam perjalanan ke Pelabuhan PLTU Indramayu untuk naik KRI dr Soeharso kemudian menuju Pulau Sebaru Kepulauan Seribu DKI Jakarta.
Di atas KRI Soeharso pun para WNI tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan lagi yaitu pengecekan klinis dan pengambilan sampel tenggorok dan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium.
"Sampai di kapal diambil spesimen lagi untuk dipastikan yang bersangkutan dalam keadaan sehat," kata Muhadjir.
Dia menegaskan, pemerintah melakukan upaya evakuasi dengan penuh kehati-hatian dengan memastikan berkali-kali kondisi para WNI dalam keadaan sehat.
Muhadjir juga berterima kasih pada masyarakat Kabupaten Majalengka dan masyarakat Kabupaten Indramayu yang turut memberikan dukungan evakuasi WNI dari kapal Diamond Princess.
Menko PMK Muhadjir Effendy turut menyaksikan proses evakuasi WNI dari Jepang bersama Kepala BNPB Doni Monardo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan sejumlah pejabat kementerian dan instansi lainnya.
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
.jpg)
.jpg)
