PBNU Klaim Banyak Pro Khilafah di Pemerintahan

RILISID, Jakarta — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempertanyakan komitmen pemerintah dalam upaya memberantas paham pro khilafah di Indonesia. 

Pasalnya, kata Wakil Sekjen PBNU, Sulthonul Huda, masih ada orang-orang pro khilafah yang anti Pancasila menyusup di sejumlah kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Kalau di kementerian dan BUMN, mereka menguasai masjid. Mereka atas nama dakwah, melalui pengajian, kemudian ditayangkan video-video perang. PNS-PNS ini juga harus dicek lagi," kata Sulthon di kawasan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (30/5/2018). 

Dia mengungkapkan, hampir seluruh corporate social responsibility (CSR) yang ada di BUMN, justru dikuasai kelompok-kelompok radikal. Dengan dana itu, mereka melakukan kegiatan sosial yang luput dari pengawasan pemerintah. 

"Triliunan uang CSR itu bukan disebarkan kepada kelompok-kelompok yang pro NKRI dan Pancasila, tapi kepada mereka yang pro khilafah," tegasnya. 

Sulthon menjelaskan, berdirinya negara Indonesia tak bisa dilepaskan dari perjuangan para tokoh dua ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah.

Namun hari ini, imbuh dia, malah ada kelompok-kelompok yang mengaku atas nama Islam, tapi justru menolak keberadaan Pancasila. 

"Mereka yang teriak-teriak mengatasnamakan umat, mereka itu tidak pernah ikut mendirikan Indonesia," tandasnya.