NasDem: Kepala Daerah Tak Boleh Bersebrangan dengan Pemerintah

RILISID, Jakarta — Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Syahrul Yasin Limpo (SYL), turut mengomentari pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, yang menilai pemerintahan sekarang seperti rezim mantan PM Malaysia Najib Razak. Menurutnya, tidak tepat jika kepala daerah membuat pernyataan menyerang pemerintah.

"Kepala dan wakil kepala daerah adalah pejabat negara, bagian tidak terpisah dari pemerintah pusat hingga tingkat kecamatan. Kalau ada kepala atau wakil kepala daerah menyatakan negara tidak diurus dengan benar, sama saja menyatakan yang bersangkutan ikut berkontribusi dalam ketidakbenaran itu," ujar SYL dalam keterangan pers NasDem di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode ini menilai dalih otonomi daerah tak bisa menjadi alasan pimpinan daerah berseberangan dengan pemerintah.

"Di atas UU pemerintahan daerah ada undang-undang dasar. Dalam UUD, jelas sekali disebut Indonesia negara kesatuan, bukan negara federal," ungkap Syahrul.

Karena itu, dia mengingatkan para kepala dan wakil kepala daerah untuk bertindak dan berperilaku sebagai pejabat di negara berbentuk kesatuan. Kepala daerah harus melayani semua kelompok, bukan kepentingan partainya.

"Para kepala dan wakil kepala daerah jangan lupa kapan harus menjadi politikus dan kapan menjadi pejabat negara," pungkasnya.