Ketua DPD RI Harap Pemerintah Tetap Jaga Pasokan Kebutuhan Masyarakat

RILISID, Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah ditengah berkembangnya wabah COVID-19. Senator berharap pemerintah tetap menjaga stok kebutuhan konsumsi masyarakat. 

Menurut Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattaliti, terdapat dua strategi untuk menjaga perekonomian masyarakat tetap stabil dengan baik.  Yaitu, melalui Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial (bansos). 

Dua strategi tersebut, kata dia, perlu dikucurkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan melawan dampak dari ekonomi yang lesu. La Nyalla menilai kedua bantuan tersebut sebaiknya segera dicairkan oleh pemerintah, sehingga ekonomi domestik tetap terjaga di kisaran lima persen. 

“Bansos tahap pertama perlu segera dicairkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Strategi ini untuk menjaga tingkat konsumsi di masyarakat guna menopang pertumbuhan ekonomi domestik tetap stabil,” ujar La Nyalla dalam keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, Sabtu, (21/3/2020). 

Selain perekonomian masyarakat, lanjut La Nyalla, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para pekerja harian lepas yang terdampak wabah COVID-19. Seiring diberlakukannya kebijakan social distancing atau jaga jarak dan bekerja dari rumah. 

Para pekerja harian lepas yang masuk kategori masyarakat kurang mampu ini, menurut La Nyalla, perlu mendapat bantuan khusus dari pemerintah. Bantuan tersebut dapat diambil dari Dana Insentif Daerah (DID) yang selama ini rutin diberikan pemerintah berupa pemberian bantuan secara tepat sasaran.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan khusus yang dibayarkan kepada mereka yang berpenghasilan rendah harus secara penuh dan tepat sasaran," jelas Senator Jawa Timur itu. 

Selain itu, wabah COVID-19 ini juga dinilai bisa mempengaruhi stok komoditas pangan dimasyarakat. Hal tersebut, dikatakan La Nyalla, akan menyulitkan kalangan masyarakat yang kurang mampu dalam mengkonsumsi bahan pangan. 

“Pemerintah diharapkan membuat posko pangan murah di setiap kelurahan untuk keluarga tidak mampu. Tentunya yang sudah dinyatakan wilayah karantina terbatas,” imbuh mantan Ketua PSSI itu.

Karenanya, La Nyalla berharap pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi karena dampak dari wabah COVID-19. Salah satu stimulus yang dapat diberikan adalah keringanan pajak, yang meliputi keringanan pajak penghasilan 21 (PPh 21), PPh 22, dan PPh 25, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN).