Gegara Netralitas Pilkada, Demokrat: PDIP Tak Siap Kelola Negara

RILISID, Jakarta — Partai Demokrat menyebut PDIP sebagai partai pengusa tidak siap mengelola negara. Hal ini lantaran Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun yang menyinggung Ketua Umum Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono mencari belas kasihan atas tudingan aparat tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, menilai Komaruddin tidak tau persoalan dengan menyasar model politik ketua umumnya. Padahal, konteks masalah hanya soal netralitas TNI, Polri dan BIN. 

"Tidak siap jadi partai yang ngelola negara memang PDIP ini. Menjelaskan persoalan netralitas saja jawabannya lari ke mana-mana," sindir Jansen kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/6/2018).

Menurut Jansen, pernyataan SBY soal keterlibatan aparat negara di Pilkada merupakan sebuah fakta di lapangan. Sehingga, ucapan SBY pasti terukur, hati-hati dan tidak asal bicara.

Apalagi sebagai mantan Presiden dan jabatan tinggi lain di pemerintahan, sambung Jansen, SBY pasti memiliki data sebelum menyampaikan keterangan di ruang publik.

"Tidak pernah tanpa data berbicara ke publik. Sebagai mantan Presiden dan 30 tahun jadi tentara sampai Menkopolhukam, dan lain-lain, pasti semua ada data dan informasinya. Bukan ujug-ujug bicara ke publik," jelas Jansen.

Misalnya, SBY pernah mengingatkan soal dugaan ketidaknetralan aparat di Madiun, Jawa Timur pada (18/6) lalu. Tak lama berselang, muncul berita soal mutasi Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin lantaran diduga mendukung mantan Dankor Brimob yang kini Calon Gubernur Maluku Murad Ismail.

"Apa yang kemudian terjadi? Dalam hitungan hari saja terbongkar ke publik Wakapolda Maluku terlibat dan berpihak ke salah satu calon Gubernur, yang kemudian membuatnya dicopot oleh Kapolri. Apa coba namanya itu kalau bukan aparat negara tidak netral dalam Pilkada kali ini. Itu yang harusnya dijawab Komarudin dan PDIP," pungkas Jansen.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan kritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal aparat tidak netral bermuatan politis demi kepentingan Demokrat di Pilkada. Bahkan, Komaruddin menyebut, publik sudah paham dengan model politik belas kasihan SBY.

"Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, Saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada, bukan lah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan Partai dan keluarganya," kata Komaruddin melalui keterangan tertulis, Minggu (24/6).