Dituding Tak Netral dalam Pilkada 2018, PDIP Tampar Balik SBY

RILISID, Jakarta — Ketua DPP PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun menampar balik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding aparat negara dalam pemerintahan Joko Widodo tidak netral dalam Pilkada 2018.

Menurutnya Komaruddin, politik melodramatik sudah berakhir dan ketinggalan jaman. Sebab, model “politik agar dikasihani” model SBY tersebut susah diketahui rakyat.

"Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden”, ujar Komaruddin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Ia mencontohkan, pada pilpres 2009, SBY membujuk komisioner KPU dengan iming-iming tertentu sehingga banyak yang dijadikan pengurus teras partainya seperti Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.

“Siapa yang dibelakang tim alfa, bravo dan delta yang dibentuk SBY, warga sipil kah?; mengapa Antasari Ketua KPK dipenjara hanya karena mau mengusut IT Pemilu?; siapa yang menggunakan dana APBN melalui bansos untuk keperluan pemilu? Siapa yang memanipulasi DPT tahun 2009?; siapa yang gunakan intelijen untuk pilpres 2004 dan 2009?”, beber Komaruddin.

Komaruddin menuturkan, kalau partai pemerintah menggunakan alat negara, pasti pihaknya sudah menang mutlak dipilkada sebelumnya. 

"Kami taat pada aturan main, dan kami percaya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara”,  tegas dia.

Komaruddin juga mengingatkan, daripada sibuk menyalahkan Jokowi dan aparat negara, lebih baik SBY buka-bukaan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada pilpres 2004 dan 2009.

Selain itu, dengan melihat semakin tajamnya serangan SBY ke Jokowi, Komaruddin yakin bahwa apa yang dipikirkan pimpinan Demokrat itu dalam pilkada, bukanlah kepentingan bangsa dan negara. Namun lebih kepada kepentingan partai dan keluarganya. 

"Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit, lalu begitu jago yang diusung di pilkada  elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara” sindirnya.