RMD: Menyongsong Era Baru Kepemimpinan Lampung dengan Harmoni dan Kolaborasi

RILISID, - — PROVINSI Lampung tengah berada di persimpangan sejarah kepemimpinan. Dengan terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal (RMD) sebagai gubernur baru, masyarakat menaruh harapan besar RMD mampu menuntaskan permasalahan yang selama ini menghambat kemajuan daerah.

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana ia dapat mengorkestrasi hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan kolaboratif.

Mengurai Persoalan DBH

Salah satu isu krusial yang harus segera diselesaikan adalah buruknya hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait Dana Bagi Hasil (DBH).

Sejumlah pemerintah daerah mengeluhkan keterlambatan pencairan DBH yang seharusnya menjadi hak mereka.

Akibatnya, banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam menjalankan program pembangunan.

Jika masalah ini terus dibiarkan, maka ketimpangan fiskal akan semakin melebar dan berakibat pada stagnasi pembangunan di tingkat bawah.

RMD harus memastikan bahwa distribusi DBH berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ini bisa dilakukan dengan mendorong reformasi sistem pengelolaan keuangan daerah dan memastikan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan alokasi anggaran.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat juga harus diperkuat agar kebijakan fiskal yang diterapkan sejalan dengan kebutuhan daerah.