RMD: Menyongsong Era Baru Kepemimpinan Lampung dengan Harmoni dan Kolaborasi

Masalah Infrastruktur Jalan

Selama dua dekade terakhir, infrastruktur jalan di Provinsi Lampung mengalami degradasi yang signifikan.

Sepanjang tahun 2024 saja menurut BPS Provinsi Lampung, sebesar 21,3% kondisi jalan di Lampung termasuk ke dalam kategori rusak dan rusak berat.

Jalan-jalan utama yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi daerah justru dalam kondisi rusak parah, menghambat mobilitas warga serta distribusi hasil bumi dan barang.

Sebagai gubernur baru, RMD harus berani mengambil langkah terobosan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat guna mendapatkan alokasi dana lebih besar untuk perbaikan jalan, mengingat APBD Provinsi Lampung tidak cukup untuk membiayai perbaikan jalan yang ada secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah provinsi juga harus memastikan skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan, misalnya seperti skema Public-Private Partnership (PPP) yang memungkinkan keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Penerapan teknologi ramah lingkungan dan inovasi dalam material konstruksi juga perlu didorong agar proyek pembangunan infrastruktur tidak hanya cepat selesai tetapi juga tahan lama.

Mengatasi Ketimpangan Pembangunan

Selain masalah infrastruktur dan DBH, ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan besar. Banyak daerah di Lampung yang masih tertinggal dalam aspek layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.