Demokrasi Dikebiri, DPR Selingkuh dengan Oligarki

RILISID, - — MENJELANG tahapan Pilkada 2024, terjadi banyak kejadian tak terduga yang membuat kita sebagai masyarakat terheran-heran.

Salah satu kejadian tersebut ialah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Dalam putusan tersebut, MK memutuskan rincian ambang batas yang harus dipenuhi parpol atau koalisi untuk mengajukan calon kepala daerah yaitu 6,5-10 persen sesuai dengan jumlah penduduk.

MK juga memutuskan bahwa syarat usia calon kepala daerah (cakada) minimal 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU.

Putusan ini sangat menarik dan terang benderang membuka peluang bagi partai lain untuk bisa mengusung calon kepala daerahnya sendiri.

Di satu sisi lain keputusan tersebut juga mengubur asa anak Presiden Jokowi, Kaesang untuk berlaga di Pilkada 2024.

Keputusan MK harusnya mengikat dan ditaati, seperti halnya keputusan MK mengenai batas usia calon wapres ketika Pilpres 2024 ketika koalisi partai mencalonkan Gibran.

Keputusan MK harusnya ditaati bukan diakali karena MK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2003 tentang MK bertujuan untuk memperkuat dasar-dasar konstitusional.

MK dibentuk untuk menjalankan judicial review atas UU yang bertentangan dengan UUD 1945.

Hal ini merupakan perkembangan hukum politik ketatanegaraan modern di Indonesia.