Politik Tanpa Moralitas
lampung@rilis.id
Bandarlampung
Buya Ahmad Syafii Maarif menegaskan bahwa sistem kekuasaan wajib ditegakan di atas landasan moral kokoh, tanpa kekuasaan destruktif
Menyikapi ini, saya teringat akan dua jenis politik yang diungkapkan Romo Mangun, yaitu politik kekuasaan dan politik moral.
Politik kekuasaan bertumpu pada cara berpolitik untuk mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan. Inilah yang membuat masyarakat umum selama ini memahami bahwasanya politik itu kotor.
Sedangkan yang kedua yakni politik moral, merupakan cara berpolitik yang menekankan kepentingan orang banyak. Inilah arti politik yang sesungguhnya.
Disamping istilah jenis politik di atas ada istilah pejuang demokrasi dan petarung demokrasi. Pejuang demokrasi adalah menerapkan prinsip-prinsip moralitas politik dalam setiap konstestai demokrasi dengan berpedoman pada baik buruk dengan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan sebaliknya petarung demokrasi adalah kemenangan yang menjadi tujuan dengan mengesampingkan prinsip-prinsip moralitas politik yang penting menang dengan segala acara yang menurut landasan moral tidak layak menjadi pemenang.
Saya rasa untuk menyikapi situasi dewasa ini, hal inilah yang patut kita renungkan kembali. Mari kita pertanyakan kepada diri kita, politik manakah yang saat ini kita pilih dan perjuangkan? Politik kekuasaan atau politik moral atau pejuang demokrasi atau petarung demokrasi?
Dalam pelaksanaannya seringkali cara berpolitik yang kita tempuh abu-abu. Serasa berpolitik moral, nyatanya yang mati-matian kita lakukan adalah politik kekuasaan.
Bahkan diam-diam sebagian dari kita memperalat orang banyak atau lembaga negara yang tugas seharusnya untuk bangsa dan negara tetapi digunakan untuk kepentingan syahwat politik kekuasaan keluarga atau segelintir orang sehingga tidak sadar kita sudah meruntuhkan sendi-sendi bernegara dan berbangsa yang beradab yang kita tidak tahu lagi akan memulai membangunya kembali karena sudah hancur lebur akibat ambisi kekuasaan yang terlalu serakah.
Moral dari seorang pemimpin dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana ia mengambil kebijakan yang tepat, dan konsisten dengan apa yang ia janjikan.
Penyalahgunaan demokrasi oleh seorang pemimpin yang rendah akan moral dapat meneyebabkan keruntuhan sistem demokrasi. Pemimpin yang tidak bermoral, pasti hanya mementingkan dirinya sendiri, mencari banyak keuntungan dari kekuasaan yang telah diberikan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Politik Tanpa Moralitas
Pilpres
Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi"
