Menunggu Seruan 'Moral' Akademisi dan Guru Besar Universitas Lampung

RILISID, - — KURANG lebih dua minggu lagi kita, bangsa Indonesia, akan melakukan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan wakil presiden serta legislatif. Yakni tanggal 14 Februari 2024.

Keadaan politik Indonesia makin menghangat atau tanpa rasa malu melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan demi kepentingan kelompok dan keluarga atau pribadi.

Kondisi ini dimulai dengan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi menyoal keterlibatan pejabat publik dalam kampanye, terutama presiden.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dibolehkannya seorang presiden dan wakil presiden berkampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jokowi menekankan pernyataan yang disampaikannya pada Rabu (24/1/2024) soal presiden yang boleh memihak calon tertentu dan berkampanye sudah sesuai dengan aturan.

Keberpihakan presiden merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi serta tidak memperhatikan prinsip dan etika selaku penyelenggara negara.

Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan presiden berkampanye dan berpihak. 

Atas dasar pernyataan presiden dan perkembangan kondisi politik yang ada selama sebelum dan selama proses kampanye Pemilu, para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi menyampaikan kritikan terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo.

Kritikan tersebut disampaikan sejumlah dosen dan guru besar, baik di Pulau Jawa hingga Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Kritik awalnya disampaikan oleh dosen dan guru besar dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, kampus tempat di mana Presiden Jokowi pernah kuliah.