Arah Pertumbuhan Ekonomi Lampung dari Perspektif Persaingan Usaha

RILISID, Bandarlampung — BARU saja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Tim Peneliti CEDS-Universitas Padjadjaran mengumumkan bahwa indeks persaingan usaha tahun 2021 di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilainya mengalami peningkatan dari 4,65 menjadi 4,81. Tentunya data ini menunjukan bahwa tingkat persaingan usaha di Indonesia membaik, meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Jika dilihat dari peringkat daerah, Provinsi Lampung berada di peringkat ke-5 setelah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Hasil ini menunjukan jika Indeks Persaingan Usaha Provinsi Lampung berada di peringkat pertama untuk provinsi di luar Pulau Jawa.

Capaian ini dirasa cukup mengejutkan banyak pihak karena mewujudkan iklim persaingan usaha yang kompetitif sebenarnya bukan merupakan hal yang mudah. Terlebih jika itu terjadi pada provinsi yang berada di luar Pulau Jawa.

Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebenarnya membuat Provinsi Lampung berada di peringkat pertama untuk indeks persaingan usaha di luar Pulau Jawa?

Pertanyaan ini cukup sering muncul dari pengamat ekonomi belakangan ini. Sebelum membahas lebih dalam, perlu juga disampaikan jika Indikator penilaian yang digunakan yaitu dilihat dari struktur, perilaku, kinerja, permintaan, pasokan, kelembagaan, dan regulasi.

Berbagai dimensi ini sejalan konsep ekonomi industri untuk indeks pembangunan.

Untuk Provinsi Lampung sendiri sektor usaha yang memiliki persaingan usaha yang tinggi, di antaranya 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Selain itu juga terdapat 8 sektor yang terkonsentrasi rendah di Provinsi Lampung, antara lain 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4) Transportasi dan pergudangan; 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6) Informasi dan Komunikasi; 7) Jasa Keuangan dan Asuransi; dan 8) Jasa Pendidikan.