DPR Kritisi 'Monopoli' BUMN Gaya Menteri Rini

RILISID, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan sinergi BUMN yang digagas Menteri BUMN Rini Soemarno sangat berbahaya. Dalam praktiknya sinnergi mengarah pada monopoli.

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga pernah menyatakan, sinergi BUMN bersifat monopolistis," kata Nasril dalam keterangan kepada pers di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Politisi PAN ini mencontohkan, monopoli BUMN tampak dalam proyek-proyek infrastruktur.  Menurut Nasril, sinergi BUMN membuat kolaps ribuan kontraktor swasta. “Monopoli ini berbahaya. Bisa merusak perekonomian,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR lainnya, Darmadi Durianto, sepakat, sinergi BUMN di proyek infrastruktur cenderung monopolistis. “BUMN habis-habisan mengambil semua pekerjaan karena ditugaskan menterinya mengejar kentungan tanpa berpikir keadilan,” ujar Darmadi. 

Anggota F-PDI Perjuangan ini mendesak agar swasta diberi kesempatan bersaing dalam proyek infrastruktur. Sementara Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerindra meminta peran swasta diperbesar. “Hubungan bisnis BUMN dan swasta juga harus dibenahi. Bayar tepat waktu dan beri margin keuntungan lebih baik,” katanya.

Hamdhani, anggota Komisi VI DPR dari Partai Nasdem, juga mendesak agar penggunaan APBN untuk proyek infrastuktur bisa menciptakan persaingan yang adil. “Swasta jangan dianaktirikan. Yang lebih banyak menyerap tenaga kerja itu swasta,” ujarnya. 

Dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur menjadi perhatian setelah Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rachmadi, menyatakan, ada 37 ribu kontraktor swasta bangkrut akibat dikalahkan BUMN.  

“Jika swasta menjadi subkontraktor BUMN, mereka telat dibayar. Kadang tidak dibayar,” ujar Bambang.

BUMN memang dominan dalam proyek infrastruktur senilai Rp 4.197 triliun ini.  Bahkan dalam proses lelang, swasta kerap tak diajak.  Di proyek Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, hanya 10 perusahaan yang diundang lelang dan semuanya BUMN.
    
Dalam pembangunan 65 bendungan senilai Rp 29 triliun di seluruh Indonesia, sepanjang 2015-2019, BUMN menyapu bersih semua proyek. Di setiap lelang, swasta hanya seperti penggembira.

Salamuddin Daeng, analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menyatakan, langkah BUMN memang berbahaya. Selain menjadi monopoli yang tidak efisien dan merusak perekonomian, BUMN itu juga jadi haus modal. “Dan itu hanya dipenuhi lewat utang,”  kata Salamuddin.