Bamsoet: Tenggelamkan Kapal Tak Perbaiki Hidup Nelayan

RILISID, Jakarta — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, berbagai kebijakan perundangan di sektor kelautan dan perikanan yang telah dibuat DPR bersama pemerintah, masih terdapat permasalahan. Menurutnya, salah satu kebijakan penenggalaman kapal asing pencuri ikan tidak berhasil meningkatkan taraf hidup nelayan.

“Seharusnya, kapal-kapal yang menerobos perairan Indonesia secara illegal tidak ditenggelamkan. Kapal tersebut lebih baik diberikan kepada nelayan gratis untuk meningkatkan penghidupan para nelayan. Itu jauh lebih bermanfaat bagi nelayan," katanya dalam Seminar Nasional Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang di perairan Indonesia, ada di Jawa, masih menjadi dilema untuk nelayan terkait keberadaan alat tangkap cantrang. 

"Dampak ekologis pelarangan cantrang akan menimbulkan dampak positif bagi kondisi lingkungan. Namun, kenyataan tersebut akan berbanding terbalik dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan," ujarnya.

Di satu sisi, lanjut Bambang, penggunaan cantrang bisa mengurangi sumberdaya ikan serta merusak habitat dan ekosistem laut. Namun disisi lain, pendapatan nelayan menjadi menurun.

"Pada aspek ekonomi, pelarangan cantrang akan memengaruhi tingkat pendapatan, jumlah hasil tangkapan dan diferensiasi alat tangkap. Sementara, dampak sosial yang ditimbulkan yaitu, berubahnya hubungan sosial dalam kehidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan yang menurun," tuturnya.

Ia pun mendorong, potensi ekonomi sektor kelautan yang mencapai lebih US$1,3 triliun pertahun, dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 juta jiwa, bisa memberikan kontribusi nyata yang lebih besar lagi terhadap produk domestik bruto (PDB). 

"Di 2016, sektor perikanan menyumbang 3,0 persen terhadap PDB Nasional. Sampai dengan 2019, kita berharap angkanya mampu meningkat mencapai 9,0 persen. Bahkan, jika memungkinkan menembus dua digit. Ini tentu bukan hal yang mudah, butuh kerja sama semua pihak," ungkapnya.

Untuk itu, dia meminta KKP memaksimalkan penggunaan anggaran Rp7,28 triliun dari APBN 2018. Sehingga, mampu menggerus tingkat kemiskinan para nelayan. 

Program kerja kementerian pun harus mengedepankan asas manfaat. Berbagai program bagus yang telah dijalankan, harus dilanjutkan dan diperluas di 2018 ini. Antara lain, pengadaan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, hingga premi asuransi nelayan," tutupnya.