Datang ke Pringsewu Presiden PKS Al-Muzzammil Yusuf Siap Perjuangkan Program

RILISID, Pringsewu — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Al-Muzzammil Yusuf, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pringsewu, Kamis (5/3/2026).

Kunjungan tersebut menjadi yang pertama dalam rangkaian agenda resesnya di Provinsi Lampung hingga Idulfitri mendatang.

Al-Muzzammil yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut disambut langsung oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Wakil Bupati Umi Laila, Sekretaris Kabupaten M. Andi Purwanto di Aula Utama Kantor Bupati.

Al-Muzzammil Yusuf  berkomitmen memperjuangkan berbagai strategi program agar dapat masuk ke Pringsewu dan kabupaten/kota lain di Dapil Lampung I meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.

“Insyaallah, kami akan mengupayakan berbagai program pemerintah pusat bisa masuk ke Pringsewu. Di antaranya bantuan dari Kementerian Pertanian, program beasiswa, serta kami juga akan mengoordinasikan dengan Komisi V DPR RI terkait bantuan infrastruktur di tengah adanya pemotongan dana transfer ke daerah,” ungkapnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Riyanto Pamungkas berharap kunjungan tersebut dapat menjadi momentum strategi untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.

“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, berbagai masukan dan usulan masyarakat dapat tersampaikan, sehingga percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di Kabupaten Pringsewu maupun Provinsi Lampung, dapat terwujud,” kata Bupati.

Riyanto mengungkapkan, tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks.

Selain mempengaruhi kondisi cuaca yang tidak disebutkan dan berdampak pada sektor pertanian, kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun 2026 juga membuat ruang fiskal semakin terbatas.