Buruknya Perencanaan, Puluhan Proyek Infrastruktur di Lampura Gagal Terealisasi

"Seharusnya Oktober pekerjaan sudah berjalan. Tapi faktanya, lelang saja belum," kata Rio.

Dengan sisa waktu sekitar 90 hari hingga akhir tahun anggaran, proses tender dinilai tak realistis.

Setelah melalui rapat bersama tim review yang melibatkan Kejaksaan, Pokja, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), proyek-proyek tersebut akhirnya diputuskan untuk ditunda.

"PPK keberatan kalau pekerjaan hanya sekitar 25 hari. Risiko kualitasnya tinggi," ujarnya.

Alasan menjaga kualitas justru menempatkan SDABMBK Lampura dalam posisi dilematis.

Keterlambatan bukan disebabkan bencana atau kondisi darurat, melainkan perencanaan yang molor sejak awal tahun anggaran, sepenuhnya berada dalam kendali dinas teknis itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Lampura menyatakan seluruh proyek tersebut hanya tertunda.

Bupati Hamartoni Ahadis, disebut meminta agar pekerjaan direalisasikan pada awal 2026.

"Jalan dikerjakan 120 hari, jembatan 180 hari. Januari mulai," ujar Rio.

Namun bagi masyarakat, penundaan ini bukan sekadar persoalan administrasi.