Respons Keluhan Masyarakat Soal Kenaikan Tarif Tol Sumatra, Gubernur Surati Hakaaston

RILISID, Bandarlampung — Dampak kenaikan tarif tol Ruas Bakauheni-Terbanggibesar membuat masyarakat mengeluh. Bagaimana tidak, kenaikan tarif tol mencapai 30 persen.

Hal ini turut di soroti Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Wirahadikusumah yang hadir dalam Kaleidoskop Pembangunan Lampung tahun 2025.

Ia menyoroti tingginya tarif tol di Lampung yang dinilai menjadi salah satu keluhan utama masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada beban ekonomi warga, tetapi juga berpotensi memicu inflasi dan menurunkan minat kunjungan wisata ke Lampung.

Wirahadikusumah mengungkapkan, isu keterkaitan antara sektor pariwisata dan inflasi sebenarnya telah lama ia soroti melalui tulisannya beberapa tahun lalu. Ia menilai, mahalnya biaya transportasi, khususnya tarif tol, akan berimbas luas ke berbagai sektor.

“Saya khawatir dampaknya bukan hanya ke inflasi, tapi ke mana-mana. Termasuk ke pariwisata. Kalau biaya mahal, orang bisa malas datang lagi ke Lampung,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan lintas yang mulai ramai, namun di sisi lain keluhan masyarakat terhadap kenaikan tarif tol terus bermunculan. Hal ini, kata dia, terjadi di berbagai daerah di Lampung, mulai dari Kotabumi hingga Lampung Selatan.

Wirahadikusumah juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengambil posisi tegas dan berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Lampung agar kebijakan yang diambil tidak semakin membebani masyarakat.

Selain tarif tol, ia turut menyoroti persoalan kontribusi sektor ekonomi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung yang dinilai masih rendah. Menurutnya, meski aktivitas ekonomi terlihat tinggi, dampaknya terhadap APBD belum signifikan.

“Percuma ekonomi tinggi, tapi kontribusinya ke APBD kecil. Saya dengar hanya sekitar 7 persen. Ini juga dikeluhkan banyak gubernur lain, termasuk Gubernur Jawa Barat,” katanya.

Ia menilai, salah satu penyebabnya adalah pengelolaan sejumlah badan usaha dan sektor strategis yang kantor pusat atau pengambil kebijakannya berada di Jakarta, sehingga keuntungan besar tidak sepenuhnya dirasakan daerah.